KUA Sekampung Hadiri Monev Administrasi NR dan BOP oleh Tim Kepenghuluan Kanwil Kemenag Lampung

Lampung Timur — Selasa, 11 November 2025, Tim Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Administrasi Nikah Rujuk (NR) dan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) Tahun 2025 pada sejumlah KUA di Kabupaten Lampung Timur, Senin (11/11/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penghulu Kanwil, H. Waldi Mahbubah, M.Sy.

Dalam agenda tersebut, terdapat empat KUA yang menjadi objek pemeriksaan, yaitu KUA Batanghari, KUA Metro Kibang, KUA Sekampung, dan KUA Marga Tiga. Pemeriksaan dilakukan secara berurutan mulai pukul 08.00 WIB dengan KUA Batanghari sebagai titik kumpul pertama.

Tim Kanwil melakukan pengecekan mendetail terhadap seluruh kelengkapan administrasi yang meliputi berkas nikah tahun 2025, akta nikah (Model N), daftar pemeriksaan nikah (NB), BS-1, register nikah dan duplikatnya, rekapitulasi pencairan NR, serta laporan penggunaan BOP 2025. Selain itu, tim juga melakukan verifikasi data melalui SIMKAH Web untuk memastikan kesesuaian data digital dan manual.

Menurut H. Waldi Mahbubah, kegiatan monev ini penting untuk memperkuat tertib administrasi serta memastikan setiap KUA menjalankan standar pelayanan sesuai ketentuan.

“Monev ini bukan hanya pemeriksaan, tetapi juga pembinaan agar kualitas layanan kepenghuluan bisa terus meningkat,” ujarnya di sela kegiatan.

KUA Kecamatan Sekampung turut hadir dengan menghadirkan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Pemeriksaan berlangsung lancar, dan tim memberikan beberapa catatan perbaikan terkait penataan arsip serta penguatan pelaporan BOP.

Pihak KUA Sekampung menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan langsung dari Kanwil untuk meningkatkan kualitas tata kelola layanan kepenghuluan di tingkat kecamatan.

Monev ini juga menjadi sarana evaluasi rutin untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan Kemenag semakin profesional dan akuntabel. Tim Kanwil menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketepatan pencatatan pernikahan, serta keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian arahan teknis dan pendampingan administratif kepada masing-masing KUA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.